Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Rabu (11/11). "Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," kata Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang, hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR apabila ada pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Sobre el video

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Rabu (11/11). "Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," kata Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang, hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR apabila ada pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajibannya. #dpr #gibran #politik #wakilpresiden

TikTok · por bbcnewsindonesia

Hashtags y etiquetas

• #dpr
• #gibran
• #politik
• #wakilpresiden