TENDENCIA · INDONESIA · ÚLTIMOS 7 DÍAS

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal polisi bukan tindakan biasa. Karena itu, kasus ini dinilai perlu didalami kaitannya dengan dugaan makar terhadap presiden dan pemerintah. Yusril menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional dapat menjadi pertimbangan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana makar. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bukti yang ada belum cukup untuk mengaitkan para tersangka dengan pasal tersebut. Saat ini, para tersangka dikenakan tiga pasal, yakni Pasal 258 KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun, Pasal 332 KUHP dengan ancaman enam tahun, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman delapan tahun. Baca selengkapnya di cnbcindonesia.com! Update berita terbaru setiap saat dengan download aplikasi CNBC Indonesia sekarang di App Store atau Google Play. 📲

TikTok · por cnbcindonesia