Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, H. Hercules Rozario Marshal, menyayangkan keterlibatan sejumlah perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus dugaan penyadapan dan illegal access yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta lingkaran dekatnya. Pernyataan tersebut disampaikan H. Hercules saat merespons penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso oleh Bareskrim Polri. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindakan melawan hukum merekam, membelokkan, hingga mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. "Saya sebagai masyarakat dan atas nama Ketua Umum DPP GRIB Jaya sangat menyayangkan tindakan para jenderal tersebut. Kok bisa punya pikiran sampai menyadap HP Pak Presiden atau orang-orang yang dekat dengan beliau," ujar H. Hercules kepada awak media di Kantor DPP GRIB Jaya, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026). H. Hercules menegaskan komitmen dan loyalitas organisasinya yang telah mendukung Prabowo Subianto selama hampir dua dekade, melewati berbagai proses politik hingga mengantarkannya ke Istana Negara pada Pilpres 2024. Ia menyoroti rekam jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya telah mendapatkan kepercayaan besar serta posisi strategis selama bertugas, termasuk saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pasca-pergantian posisi Kapolri kepada Komjen Suyudi Ario Seto. Bahkan, H. Hercules sempat menyinggung soal finansial eks Kapolri tersebut. "Pak Sigit itu mantan Kapolri, enam tahun menjabat. Sedikitnya uang, kalau 50 triliun saja kayaknya kecil sekali untuk Pak Sigit itu. Setelah pergantian pun beliau masih dipercaya oleh Pak Presiden dan ditempatkan di KSP. Kalau sudah waktunya pergantian jabatan, ya harus gantian. Namun, kalau ada pikiran tidak terima hingga melakukan tindakan sadap-menyadap, menurut saya itu sudah tidak benar dan tidak bersyukur," tegas H. Hercules. Lebih lanjut, H. Hercules mengingatkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai dapat membahayakan negara. "Presiden punya wewenang penuh. Mau ditangkap malam atau siang, mau diganti hari ini atau besok, tidak ada siapa pun yang bisa menghambat karena itu kuasa penuh Presiden," kata H. Hercules. Ia juga menilai langkah penegakan hukum yang diambil Bareskrim Polri sudah tepat dan sah secara hukum seiring dengan penahanan para tersangka. "Mereka mau cari apa dengan menyadap HP Presiden dan orang-orang dekatnya? Jadi sangat wajar jika mereka ditangkap. Saya berani bicara karena informasinya sudah A1 dan para tersangka sudah masuk rumah tahanan," pungkas H. Hercules.

Sobre el video

Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, H. Hercules Rozario Marshal, menyayangkan keterlibatan sejumlah perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus dugaan penyadapan dan illegal access yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta lingkaran dekatnya. Pernyataan tersebut disampaikan H. Hercules saat merespons penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso oleh Bareskrim Polri. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindakan melawan hukum merekam, membelokkan, hingga mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. "Saya sebagai masyarakat dan atas nama Ketua Umum DPP GRIB Jaya sangat menyayangkan tindakan para jenderal tersebut. Kok bisa punya pikiran sampai menyadap HP Pak Presiden atau orang-orang yang dekat dengan beliau," ujar H. Hercules kepada awak media di Kantor DPP GRIB Jaya, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026). H. Hercules menegaskan komitmen dan loyalitas organisasinya yang telah mendukung Prabowo Subianto selama hampir dua dekade, melewati berbagai proses politik hingga mengantarkannya ke Istana Negara pada Pilpres 2024. Ia menyoroti rekam jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya telah mendapatkan kepercayaan besar serta posisi strategis selama bertugas, termasuk saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pasca-pergantian posisi Kapolri kepada Komjen Suyudi Ario Seto. Bahkan, H. Hercules sempat menyinggung soal finansial eks Kapolri tersebut. "Pak Sigit itu mantan Kapolri, enam tahun menjabat. Sedikitnya uang, kalau 50 triliun saja kayaknya kecil sekali untuk Pak Sigit itu. Setelah pergantian pun beliau masih dipercaya oleh Pak Presiden dan ditempatkan di KSP. Kalau sudah waktunya pergantian jabatan, ya harus gantian. Namun, kalau ada pikiran tidak terima hingga melakukan tindakan sadap-menyadap, menurut saya itu sudah tidak benar dan tidak bersyukur," tegas H. Hercules. Lebih lanjut, H. Hercules mengingatkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai dapat membahayakan negara. "Presiden punya wewenang penuh. Mau ditangkap malam atau siang, mau diganti hari ini atau besok, tidak ada siapa pun yang bisa menghambat karena itu kuasa penuh Presiden," kata H. Hercules. Ia juga menilai langkah penegakan hukum yang diambil Bareskrim Polri sudah tepat dan sah secara hukum seiring dengan penahanan para tersangka. "Mereka mau cari apa dengan menyadap HP Presiden dan orang-orang dekatnya? Jadi sangat wajar jika mereka ditangkap. Saya berani bicara karena informasinya sudah A1 dan para tersangka sudah masuk rumah tahanan," pungkas H. Hercules. #listyosigitprabowo #listyosigitprabowoditangkap #kapolrilystiosigit #JenderalPolri #MabesPolri #MakoBrimob #herculesrozariomarshal #gribjaya #herculesgribjaya #ketumgribjaya

TikTok · por waeboto.com

Hashtags y etiquetas

• #listyosigitprabowo
• #listyosigitprabowoditangkap
• #kapolrilystiosigit
• #jenderalpolri
• #mabespolri
• #makobrimob
• #herculesrozariomarshal
• #gribjaya
• #herculesgribjaya
• #ketumgribjaya