DEPUTI III BAKOM KURNIA RAMADHANA: PRESIDEN MARAH BESAR SOAL KASUS PENYADAPAN ILEGAL. PEMERINTAH JAMIN PENGUSUTAN HINGGA AKTOR YANG MEMERINTAHKAN PENYADAPAN Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo marah besar atas kasus penyadapan ilegal terhadap dirinya, para menteri, dan banyak tokoh lain. Pemerintah menjamin pengusutan tidak berhenti di tiga tersangka yang sudah ditetapkan, tapi akan sampai ke aktor yang memerintahkan penyadapan. Sejauh ini Bareskrim Polri sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, serta dua jenderal polisi aktif, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026 terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, sampai pengusaha. Presiden sudah mencopot Listyo dari KSP dan memerintahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertindak tegas dan objektif. Motifnya belum terungkap. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Istana masih menunggu hasil penyelidikan Polri, sementara perbuatan para tersangka dinilai mengarah ke makar. Partai politik, ormas, sampai DPR juga ramai-ramai mendesak agar motif dan dalang di balik penyadapan ini dibongkar. Penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi ancaman terhadap keamanan negara. Kita kawal bersama janji pemerintah ini sampai semuanya terang: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan ke mana data sadapan itu dibawa. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, tapi tidak boleh ada yang dilindungi, setinggi apa pun posisinya. Menurutmu, siapa yang harus diperiksa berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.

Sobre el video

DEPUTI III BAKOM KURNIA RAMADHANA: PRESIDEN MARAH BESAR SOAL KASUS PENYADAPAN ILEGAL. PEMERINTAH JAMIN PENGUSUTAN HINGGA AKTOR YANG MEMERINTAHKAN PENYADAPAN Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo marah besar atas kasus penyadapan ilegal terhadap dirinya, para menteri, dan banyak tokoh lain. Pemerintah menjamin pengusutan tidak berhenti di tiga tersangka yang sudah ditetapkan, tapi akan sampai ke aktor yang memerintahkan penyadapan. Sejauh ini Bareskrim Polri sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, serta dua jenderal polisi aktif, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026 terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, sampai pengusaha. Presiden sudah mencopot Listyo dari KSP dan memerintahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertindak tegas dan objektif. Motifnya belum terungkap. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Istana masih menunggu hasil penyelidikan Polri, sementara perbuatan para tersangka dinilai mengarah ke makar. Partai politik, ormas, sampai DPR juga ramai-ramai mendesak agar motif dan dalang di balik penyadapan ini dibongkar. Penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi ancaman terhadap keamanan negara. Kita kawal bersama janji pemerintah ini sampai semuanya terang: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan ke mana data sadapan itu dibawa. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, tapi tidak boleh ada yang dilindungi, setinggi apa pun posisinya. Menurutmu, siapa yang harus diperiksa berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. #JagaIndonesia #PenyadapanIlegal #UsutTuntas #BongkarAktornya #RelawanPride

TikTok · por prideteam.id

Hashtags y etiquetas

• #jagaindonesia
• #penyadapanilegal
• #usuttuntas
• #bongkaraktornya
• #relawanpride